Minggu, 28 Oktober 2012

Turki Bujuk RI agar Terigunya Lepas dariSafeguard

joko gunarso

Minggu, 28 Oktober 2012 18:06 wib

Ilustrasi. di ambil oleh (joko gunarso)

JAKARTA - Hubungan perdagangan Indonesia dan Turki akan lebih berkembang bila kedua negara tidak memfokuskan diri pada antidumping dan safeguard karena menghabiskan energi dan biaya.

Baca selengkapnya »

Senin, 22 Oktober 2012

TKI aceh tamiang

TKI Aceh Tamiang Di Malaysia Tanggungjawab PJTKI

Sabtu, 19 Juni 2010 | Ant

Banda Aceh ( Berita ) : Masalah tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Aceh Tamiang yang terancam kelaparan di hutan Malaysia merupakan tanggungjawab Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang membawa mereka ke negara tersebut.

Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Mukhtar di Banda Aceh, Rabu [11/02], menyatakan, apabila ada TKI yang bermasalah di luar negeri merupakan tanggungjawab PJTKI, karena semua dokumen ada pada perusahaan tersebut.

Ia menyatakan hal itu menanggapi adanya berita yang menyebutkan lima orang TKI asal Aceh Tamiang yang sembunyi di hutan terancam mati kelaparan, karena permitnya sudah habis dan mereka juga tidak mengantongi surat izin tinggal serta paspornya juga tidak jelas.

Para TKI yang dikirim oleh Pemkab Aceh Tamiang bekerja sama dengan perusahaan PT MIP Resindo Jaya Cabang Aceh Tamiang pada 15 November 2007 yang dilepas oleh Bupati Abdul Latief. Terlantarnya para TKI tersebut setelah salah seorang dari mereka menghubungi abangnya di Kuala Simpang, Aceh Tamiang. Dia mengatakan, surat izin tinggal sudah habis dan paspor dipegang majikan, mereka hanya diberi foto kopinya saja.

Akibatnya mereka tidak bisa bekerja lagi. Karena takut ditangkap polisi Diraja Malaysia, mereka terpaksa bersumbunyi di dalam hutan. Selanjutnya, Mukhtar menyatakan, pihak keluarga di Aceh Tamiang bisa menanyakan keberadaan para TKI ke perusahaan di Medan, Sumatra Utara, karena kantor pusatnya di sana. �Pihak keluarga bisa melaporkan ke BP3TKI perwakilan Aceh di Medan, dan langsung melaporkan kejadian tersebut,� katanya. ( ant

Rupiah Tak Mampu Lepas dari Rp9.600

joko gunarso Senin, 22 Oktober 2012 15:33 wib

Ilustrasi. (Foto: Corbis)

JAKARTA - Nilai tukar rupiah mengalami banyak tekanan beberapa waktu belakangan ini. Alhasil, rupiah tidak mampu beranjak dari level Rp9.600 per USD.

Dalam risetnya, Head of Research & Analysis Treasury Planning & Development BNI Nurul Eti Nurbaeti menjelaskan, sentimen positif untuk rupiah datang dari NDF satu bulan di pasar offshore pagi ini dibuka turun di level Rp9.660-Rp9.675 per USD.

Tapi, ketidakpastian kondisi global. Yakni terkait pertemuan pemimpin Uni Eropa di Brussels pada Jumat kemarin belum berhasil meyakinkan investor khususnya mengenai ketidakpastian Spanyol dan Yunani menerima dana talangan mengeskalasi pergerakan dolar sebagai safe-haven currency. Selain itu, permintaan valas oleh importir yang meningkat menjelang akhir bulan semakin menekan laju rupiah.

Rupiah, menurut yahoofinance, Senin (22/10/2012) berada di Rp9.633 per USD. Di mana kisaran perdagangan harian mata uang Garuda ini ada di Rp9.612-Rp9.630.

Sementara menurut Bloomberg, rupiah ada di Rp9.616 per USD. Tapi menurut kurs tengah Bank Indonesia (BI), rupiah ada di Rp9.593, melemah dibandingkan akhir pekan lalu yang ada di Rp9.590

Minggu, 21 Oktober 2012

Jokowi Jadi Tumpuan Pedagang Kaki Lima

Jokowi. (Foto: Heru Haryono/Okezone)

BATAM - Terpilihnya gubenur baru Jakarta, Joko Widodo, membuat beberapa kalangan pedagang berharap banyak. Salah satunya adalah para Pedagang Kaki Lima (PKL).

Asosiasi PKL Indonesia (APKLI) berharap dengan terpilihnya Jokowi sebagai gubernur baru dapat memberikan angin segar pada para PKL. Pasalnya, selama menjabat di Solo, Jokowi bisa dibilang cukup sukses dalam melakukan penataan.

"Pak Jokowi saya minta konsisten untuk melakukan penataan seperti di Solo. Karena penataan PKL di Solo berbasis sosial budaya, karena dialogis dan pendekatan berbasis sosial budaya," ungkap Ketua APKLI Ali Mahsun kepada Okezone, usai nota kesepahaman di Batam.

Dia melanjutkan, nasib para PKL memang belum dapat dikatakan baik. Karenanya dia berharap apa yang telah dilakukan di Solo, dapat diterapkan di Jakarta.

"Harapan saya, karena DKI Jakarta sangat kejam sebelum Jokowi, jadi apa yang dilakukan di Solo harus dibuktikan di Jakarta," tutur dia.

Menurutnya, salah satu yang harus dia terapkan adalah pemindahan para PKL tersebut ke tempat yang lebih baik. Namun, pemindahan tersebut tidak boleh dilakukan secara sepihak.

"Relokasi PKL harus dikomunikasikan, jangan sepihak, harus ikuti azas. Karena kalau dipindahkan, tempat yang baru harus memiliki daya tarik ekonomi," tukas dia.

Laman